Kategori: Hubungan Industrial

  • Refleksi May Day 2023: Quo Vadis Kesejahteraan Buruh

    Refleksi May Day 2023: Quo Vadis Kesejahteraan Buruh

    Penyerapan lapangan pekerjaan terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang membuka kran-kran usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja baru. Tumpuan utama untuk mewujudkan hal tersebut tiada lain adalah mendorong masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga roda ekonomi dapat berjalan cepat dan pesat. Pentingnya investasi tentu akan menjadi focus utama dari setiap rezim…

  • Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Resmi Disahkan, Ketahui Perubahannya

    Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Resmi Disahkan, Ketahui Perubahannya

    Resmi per tanggal 31 Maret 2023, pemerintah mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan Perppu ini merupakan kelanjutan dari Putusan MK No. 91/PUU/-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang…

  • 3 Strategi Upgrade Kegiatan Serikat Pekerja Di Era Digital

    3 Strategi Upgrade Kegiatan Serikat Pekerja Di Era Digital

    Pada era digital ini, seluruh lapisan masyarakat telah mengupgrade diri mereka agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dunia. Cara-cara lama mulai ditinggalkan dan mereka mulai beradaptasi dengan jaman, budaya, kebiasaan, dan tren baru. Begitu pula yang seharusnya dilakukan oleh serikat pekerja. Salah satu wadah ekspresi pekerja ini juga harus mampu beradaptasi dalam melakukan atau menyelenggarakan…

  • Tantangan & Solusi Startup di Bidang ketenagakerjaan

    Tantangan & Solusi Startup di Bidang ketenagakerjaan

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini telah direformulasikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memiliki tujuan utama yaitu untuk mempermudah para pengusaha untuk merintis usahanya demi memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini menyebabkan masifnya…

  • Resesi Global, Kenaikan Upah Minimum, dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tahun 2023

    Resesi Global, Kenaikan Upah Minimum, dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tahun 2023

    Rapat Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Ida Fauziyah, M.Si beserta jajarannya telah  dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 lalu. Rapat kerja ini tidak hanya dihadiri oleh DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan saja, melainkan juga dihadiri oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).…

  • Alasan Yang Dilarang Dalam PHK

    Alasan Yang Dilarang Dalam PHK

    Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan perhatian lebih kepada tenaga kerja. Melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Indonesia mengatur perlindungan kepada tenaga kerja baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja. Perlindungan yang telah diberikan oleh negara ini menjadi kewajiban dan hak normatif bagi pekerja maupun pengusaha yang harus diimplementasikan. Saat ini, Indonesia masih menerapkan Undang-Undang…

  • PHK Dengan Alasan Efisiensi Beserta Ketentuannya

    PHK Dengan Alasan Efisiensi Beserta Ketentuannya

    Salah satu capaian dalam meningkatkan produktivitas di perusahaan adalah dengan cara melakukan efisiensi. Ketepatan dalam meminimalisasi masukan (input) dengan pemaksimalan keluaran (output) yang didapatkan menjadi sebuah goal utama perencanaan operasional perusahaan. Namun, banyak faktor lain di luar perencanaan yang  tidak diperhitungkan. Akibatnya perencanaan yang telah dibuat tersebut harus diperhitungkan kembali (recount) untuk menstabilkan operasional di…

  • Kontrakdiksi Antara UU Cipta Kerja Dengan PP No. 35 Tahun 2021

    Kontrakdiksi Antara UU Cipta Kerja Dengan PP No. 35 Tahun 2021

    Kompensasi merupakan hak khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hak khusus ini diberikan kepada pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang habis masa kerjanya atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah juga mengeluarkan peraturan turunannya yang mengatur…

  • Apakah Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Resign Dapat Kompensasi?

    Apakah Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Resign Dapat Kompensasi?

    Kompensasi merupakan salah satu hak bagi pekerja dengan hubungan kerja PKWT yang baru muncul Ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) disahkan. Adanya hak kompensasi ini menjadi angin segar bagi pekerja dengan hubungan PKWT. Sebab sebelum adanya UUCK, pekerja PKWT tidak mendapatkan hak apapun setelah selesai atau putus hubungan kerja. Pengaturan kompensasi…

  • Ketentuan Pemberian Uang Kompensasi Akibat PHK Pekerja PKWT

    Ketentuan Pemberian Uang Kompensasi Akibat PHK Pekerja PKWT

    Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) banyak dari pihak manajemen khususnya yang berkaitan dengan personalia mempertanyakan terkait ketentuan pemberian uang kompensasi. Lalu bagaimana ketentuan pemberian uang kompensasi akibat PHK Pekerja PKWT? Mari simak ulasan berikut ini. 1. Ketentuan Akibat Berakhirnya Hubungan Kerja yang Dapat Menimbulkan Hak Kompensasi Sebagaimana yang kita…