Resesi Global, Kenaikan Upah Minimum, dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tahun 2023
Rapat Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Ida Fauziyah, M.Si beserta jajarannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 lalu. Rapat kerja ini tidak hanya dihadiri oleh DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan saja, melainkan juga dihadiri oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).…
Bolehkah Dipaksa Resign Oleh Perusahaan?
Di awal bulan November tahun 2022 ini telah terjadi sebuah peristiwa hukum yang viral di seluruh media sosial. Mulai dari twitter, instagram, tiktok, dan media sosial lainnya. Peristiwa tersebut adalah pengakhiran hubungan kerja secara paksa oleh Perusahaan Brand Lokal dengan cara paksa pengunduran diri pekerja dengan ancaman ganti rugi. Seakan seluruh mata netizen tertuju pada…
Alasan Yang Dilarang Dalam PHK
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan perhatian lebih kepada tenaga kerja. Melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Indonesia mengatur perlindungan kepada tenaga kerja baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja. Perlindungan yang telah diberikan oleh negara ini menjadi kewajiban dan hak normatif bagi pekerja maupun pengusaha yang harus diimplementasikan. Saat ini, Indonesia masih menerapkan Undang-Undang…
PHK Dengan Alasan Efisiensi Beserta Ketentuannya
Salah satu capaian dalam meningkatkan produktivitas di perusahaan adalah dengan cara melakukan efisiensi. Ketepatan dalam meminimalisasi masukan (input) dengan pemaksimalan keluaran (output) yang didapatkan menjadi sebuah goal utama perencanaan operasional perusahaan. Namun, banyak faktor lain di luar perencanaan yang tidak diperhitungkan. Akibatnya perencanaan yang telah dibuat tersebut harus diperhitungkan kembali (recount) untuk menstabilkan operasional di…
Hak Pekerja Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasca PHK
Usaha pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan menghasilkan hasil. Bertumbuhnya usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia merupakan salah satu impian pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berbondong-bondong mendorong berkembangnya usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia. Baik dengan pelatihan, seminar, bazar, atau kegiatan lainnya seperti pengaturan regulasi. Berkembangnya usaha mikro…
Cara Menghitung Uang Kompensasi Akibat PHK Pekerja PKWT
Setelah mengetahui berbagai ketentuan terkait uang kompensasi, pertanyaan yang berikutnya muncul adalah bagaimana cara menghitung uang kompensasi? Apakah cara perhitungannya sama dengan uang pesangon? Mari kita bahas cara menghitung uang kompensasi berikut dengan contoh kasusnya. Syarat perhitungan uang kompensasi telah disebutkan di dalam Pasal 61A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja…
Ketentuan Pemberian Uang Kompensasi Akibat PHK Pekerja PKWT
Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) banyak dari pihak manajemen khususnya yang berkaitan dengan personalia mempertanyakan terkait ketentuan pemberian uang kompensasi. Lalu bagaimana ketentuan pemberian uang kompensasi akibat PHK Pekerja PKWT? Mari simak ulasan berikut ini. 1. Ketentuan Akibat Berakhirnya Hubungan Kerja yang Dapat Menimbulkan Hak Kompensasi Sebagaimana yang kita…
Hak Kompensasi Akibat PHK PKWT
Diperbaruinya undang-undang ketenagakerjaan Indonesia membawa aturan baru seperti uang kompensasi. Pada era Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia belum mengenal benefit pemberian hak akibat putus hubungan kerja bagi pekerja PKWT. Hak yang timbul untuk pekerja PKWT biasanya diatur secara otonom oleh masing-masing perusahaan, baik di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja…
Ketentuan PHK Karena Mangkir: Sebelum Dan Setelah UUCK
Setelah 7 tahun lamanya, akhirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Banyak ketentuan hukum yang diubah di dalamnya. Salah satunya adalah ketentuan tentang PHK karena mangkir. Secara sederhana mangkir dapat diartikan sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan. Oleh karena terjadi perubahan ketentuan di dalam UUCK,…
4 Tahapan PHK Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan PHK seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah mengatur PHK secara rinci.…
