Tag: ketenagakerjaan

  • Refleksi May Day 2023: Quo Vadis Kesejahteraan Buruh

    Refleksi May Day 2023: Quo Vadis Kesejahteraan Buruh

    Penyerapan lapangan pekerjaan terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang membuka kran-kran usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja baru. Tumpuan utama untuk mewujudkan hal tersebut tiada lain adalah mendorong masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga roda ekonomi dapat berjalan cepat dan pesat. Pentingnya investasi tentu akan menjadi focus utama dari setiap rezim…

  • Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Resmi Disahkan, Ketahui Perubahannya

    Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Resmi Disahkan, Ketahui Perubahannya

    Resmi per tanggal 31 Maret 2023, pemerintah mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan Perppu ini merupakan kelanjutan dari Putusan MK No. 91/PUU/-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang…

  • 3 Strategi Upgrade Kegiatan Serikat Pekerja Di Era Digital

    3 Strategi Upgrade Kegiatan Serikat Pekerja Di Era Digital

    Pada era digital ini, seluruh lapisan masyarakat telah mengupgrade diri mereka agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dunia. Cara-cara lama mulai ditinggalkan dan mereka mulai beradaptasi dengan jaman, budaya, kebiasaan, dan tren baru. Begitu pula yang seharusnya dilakukan oleh serikat pekerja. Salah satu wadah ekspresi pekerja ini juga harus mampu beradaptasi dalam melakukan atau menyelenggarakan…

  • Tantangan & Solusi Startup di Bidang ketenagakerjaan

    Tantangan & Solusi Startup di Bidang ketenagakerjaan

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini telah direformulasikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memiliki tujuan utama yaitu untuk mempermudah para pengusaha untuk merintis usahanya demi memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini menyebabkan masifnya…

  • PHK Dengan Alasan Efisiensi Beserta Ketentuannya

    PHK Dengan Alasan Efisiensi Beserta Ketentuannya

    Salah satu capaian dalam meningkatkan produktivitas di perusahaan adalah dengan cara melakukan efisiensi. Ketepatan dalam meminimalisasi masukan (input) dengan pemaksimalan keluaran (output) yang didapatkan menjadi sebuah goal utama perencanaan operasional perusahaan. Namun, banyak faktor lain di luar perencanaan yang  tidak diperhitungkan. Akibatnya perencanaan yang telah dibuat tersebut harus diperhitungkan kembali (recount) untuk menstabilkan operasional di…

  • Ketentuan Pemberian Uang Kompensasi Akibat PHK Pekerja PKWT

    Ketentuan Pemberian Uang Kompensasi Akibat PHK Pekerja PKWT

    Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) banyak dari pihak manajemen khususnya yang berkaitan dengan personalia mempertanyakan terkait ketentuan pemberian uang kompensasi. Lalu bagaimana ketentuan pemberian uang kompensasi akibat PHK Pekerja PKWT? Mari simak ulasan berikut ini. 1. Ketentuan Akibat Berakhirnya Hubungan Kerja yang Dapat Menimbulkan Hak Kompensasi Sebagaimana yang kita…

  • Hak Kompensasi Akibat PHK PKWT

    Hak Kompensasi Akibat PHK PKWT

    Diperbaruinya undang-undang ketenagakerjaan Indonesia membawa aturan baru seperti uang kompensasi. Pada era Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia belum mengenal benefit pemberian hak akibat putus hubungan kerja bagi pekerja PKWT. Hak yang timbul untuk pekerja PKWT biasanya diatur secara otonom oleh masing-masing perusahaan, baik di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja…

  • 4 Tahapan PHK Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

    4 Tahapan PHK Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

    Hukum ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan PHK seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah mengatur PHK secara rinci.…

  • Memahami Perbedaan Perselisihan Hak & Perselisihan Kepentingan

    Memahami Perbedaan Perselisihan Hak & Perselisihan Kepentingan

    Dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh para pihak adalah menentukan objek perselisihan. Pada proses ini, tidak sedikit pihak yang kebingungan ketika harus membedakan perselisihan hak dengan perselisihan kepentingan. Kesalahan dalam menentukan objek perselisihan akan berdampak pada proses-proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial selanjutnya. Untuk menghidari kesalahan tersebut, kali…